GuidePedia


MITRA: Wakil Gubernur Sulut Dr Jouhari Kansil MPd dan Anggota VI BPK RI Prof DR Baharullah Akbar MBA, saling memberikan cendramata usai melaksanakan kuliah umum BPK Goes to Kampus di IPDN Sulut  Tampusu Minahasa kemarin.(Foto:Ist)    
Manadoinside.com, Wakil Gubernur Sulut Dr Jouhari Kansil MPd memberi apresiasi positif terhadap BPK Goes to Kampus di IPDN Sulut  Tampusu Minahasa, melalui kuliah umum Anggota VI BPK RI Prof DR Baharullah Akbar MBA, terkait tugas dan fungsinya, Selasa (17/2) kemarin. 
Menurut Wagub kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap Provinsi Sulut Sulut. "Tentunya semua berharap agar pelaksanaan kuliah umum ini akan memberikan pencerahan, pemahaman dan menambah pengetahuan serta wawasan tentang apa dan mengapa ada BPK serta apa tugas dan fungsi BPK, mengenal struktur organisasi, visi dan misi serta tujuan strategis dan lain-lain, agar supaya kita boleh mengerti dan memahami tugas, fungsi dan peranan BPK RI dalam proses pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara," ujar Kansil, seraya menambahkan sehingga dapat bersama-sama mengawal pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai perwujudan komitmen, kerjasama dan koordinasi dalam upaya mempercepat pemberantasan korupsi di tanah air.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Prof DR Baharullah Akbar MBA, mengatakan, salah satu kegagalan pemerintah adalah membiarkan segala sesuatunya mengikuti mekanisme pasar, padahal pasar sebagian besar dikuasasi oleh Multinational Company (MNC) sehingga bisa menyebabkan diintervensinya kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah oleh MNC.
"Tujuan bernegara kita yang dicetuskan oleh para Founding Fathers dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa  serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdeakaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," tukasnya.
Nah, lanjut Akbar peran BPK sesuai visi dan misinya mengharapkan akuntabilitas pemda mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah (LKPD), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertangungjawaban (LPJ) serta laporan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah (LAKIP). "Laporan-laporan ini harus konsisten dan terintegrasi dengan baik," harap Akbar.
Sebelumnya Prof DR Edward Hutagalung mewakili Rektor IPDN menyebutkan, kuliah umum ini sangat peting bagi praja Madia dan Nindia untuk bisa mengetahui pengelolaan keuangan lewat APBN maupun APBD. Karena Presiden Jokowi telah mengajak dalam pengelolaan keuangan pemerintah harus melakukan penghematan anggaran, dengan system anggaran Performance Badjeting.
Kuliah umum tersebut diakhiri dengan tanya jawab dan pertukaran cendera mata. Turut hadir Bupati Minahasa, Drs Jantje Sajow, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Djhon Palandung MSi, Kadis Pora Drs Mecky M Onibala MSi, Kaban BKD DR Noudy Tendean SIP MSi, Kadis Sosial Drs Star Wowor MSi, Kadis Penda Drs Roy Tumiwa, Kepala BPK-BMD Ir Olvie Ateng serta Karo Umum Dra Femmy Suluh MSi.(***) 
 
Top