GuidePedia

Walikota Bitung Maxmilian J Lomban menghadiri rapat koordinasi tentang pembangunan Industri Perikanan yang dilaksanakan di ruang rapat Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim, Lt.16 Gedung BPPT 1, Jl.Thamrin No.8 Jakarta Pusat, (19/5). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Kunjungan kerja Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim di Kota Bitung pada 4 Mei 2016 lalu.

Lomban mengatakan, dalam rapat tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen tangkap telah mengeluarkan permen no 1 tahun 2016 yang diantarannya mengatur tentang integritas yang melibatkan 6 instansi dalam rangka percepatan industri perikanan tersebut.
“Saat ini ada 4 kapal penyangga yang diijinkan, dan delapan lagi sedang dalam proses supaya bisa lebih bertambah, kalo kapal penyangganya ditambah hasil tangkapannya juga akan lebih banyak,”ungkap Lomban

Meski demikian menurut Lomban, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para pengusaha perikanan yaitu harus memiliki cctv yang menggunakan spec tertentu yang harganya menurut pengusaha ikan mencampai Rp80 sampai Rp100 juta rupiah.“Selain itu harus ada observer/petugas dari KKP yang ikut, sedangkan dari pihak KKP terkendala jumlah personil yang masih minim.”jelasnya.

Untuk memaksimalkan percepatan tersebut, Lomban meminta agar dalam waktu dekat ini KKP harus menyiapkan para petugas untuk ditempatkan melakukan  pengawasan bersama kapal penyangga yang disetujui pengoperasiannya sesuai dengan ketentuan. Ia juga berharap koordinasi Menko Kemaritiman dan Kementrian terkait akan mampu mengatasi kendala perlambatan perkembangan industri perikanan di kota Bitung.

”Dengan demikian perusahaan penangkap ikan maupun unit pengolahan ikan kita yang berjumlah 53 itu bisa segera beroperasi secara maksimal dan optimal”pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menko Maritim akan memfasilitasi hal tersebut dimana dari kementrian KKP juga berjanji akan melakukan percepatannya.(jp)


 
Top