GuidePedia

Lucky Kiolol Anggota DPRD Minut
Manadoinside.com,Rencana Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan dan Wakil Bupati Joppi Lengkong melakukan rolling besar-besaran agustus mendatang, mendapat apreseasi dari politisi PDIP Minut Lucky Kiolol. Personil DPRD Minut ini meminta agar dalam penempata pejabat nanti, Panitia Seleksi (Pansel) harus selektif dalam memilih pejabat yang akan ditempatkan di dinas, badan ataupun kantor.

“Pansel harus objektif dalam melakukan seleksi agar pejabat yang akan dipercayakan untuk memimpin satu instansi, benar-benar sesuai dengan latar belakang pendidikan dan mempunyai track record yang baik di bidangnya tersebut. Dengan adanya aturan lelang jabatan terbuka ini, memberikan kesempatan bagi Pansel untuk memilih pejabat terbaik diharapkan bisa menjalankan semua program yang telah dirancang bupati dan wakil bupati selama 5 tahun kedepan.”kata Lucky.

Pria yang akrab di sapa Ikul ini mengakui, bahwa penempatan pejabat eselon di birokrasi adalah hak preogratif seorang kepala daerah, untuk itu, jika kepala daerah ingin merasa terbantu dalam menjalankan tugasnya, penempatan seseorang di posisi jabatan tertentu harus sesuai kompentensi dengan pengalaman kerja serta latar belakang ilmu yang dimiliki. Selama Vonnie Anneke Panambunan dan Joppi Lengkong menahkodai Minahasa, semua pihak bisa menilai kinerja, prestasi dan kompetensi para pejabat yang telah diamanahkan mengemban tugas. Dengan kata lain, jangka waktu 6 bulan dapat menjadi catatan bagi kepala daerah untuk melakukan evaluasi dan koreksi sebagai dasar pertimbangan sekaligus acuan untuk menempatkan mereka kembali.

“Penempatan para pejabat yang tepat akan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Belajar dari pengalaman selama ini, kata Ikul penempatan seorang pejabat tidak lagi sesuai pengalaman dan disiplin ilmunya, tapi semata-mata memandang pangkat dan golongannya yang telah memenuhi ketentuan untuk memegang jabatan di eselon II, akibatnya ada pejabat yang ditempatkan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, contohnya dokter ditempatkan di badan ketahanan pangan dan badan penanggulangan bencana.

“Inikan rancu, masa iya seorang dokter karena faktor kepangkatannya memenuhi syarat, lantas disuruh mengurus pangan dan bencana. Jikapun kinerjanya tuntas bisa jadi tidak berkualitas karena salah tempat, berbeda jika ditempatkan di bidang kesehatan, pasti tuntas dan berkualitas.”lugasnya.


Dia juga mengingatkan pejabat yang merasa memenuhi syarat untuk mendapat jabatan tidak perlu kasak-kusuk menyikapi mutasi ini. “Kepala daerah pasti sudah memiliki catatan berdasarkan pengalaman sebelumnya terhadap kinerja masing-masing pejabat, terutama tentang siapa yang ditempatkannya di jabatan eselon, baik itu eselon II, III dan IV dalam mutasi nanti,”pungkasnya.(jp)
 
Top