GuidePedia

Manadoinside.com,DPRD Minahasa Utara menggelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPD-P) tahun 2016, selasa (30/8) malam, di gedung DPRD Minut. Rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD Minut Denny Wowiling dihadiri langsung bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, Wakil Bupati Joppi Lengkong, Sekda Minut Sandra Maniaga, Wakil ketua DPRD Shintia G Rumumpe, para anggota DPRD serta pejabat eselon II di jajaran Pemkab Minut.

Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan dalam pidato pengantar nota keuangan RAPBD-P 2016 menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2016 ditargetkan sebesar 964.865.733.678 rupiah,  dalam perubahan APBD tahun 2016 diperkirakan masih bisa dioptimalkan bertambah sebesar 17.576.386.089 rupiah, sehingga setelah perubahan menjadi 982.442.119.767 rupiah. Sedangkan belanja dalam APBD 2015 direncanakan sebesar 989.178.720.878, bertambah sebesar 81.978.995.570 sehingga setelah perubahan menjadi 1.071.157.698.448,rupiah.

Belanja tiidak langsung semula dianggarkan 535.352.666.281. berkurang 11.370.767.383, sehingga setelah perubahan menjadi 524.981.898.898, sementara belanja langsung semula 452.826.036.597 bertambah sebesar 93.349.762.953. rupiah sehingga setelah menjadi 546.175.799.550 rupiah. Untuk pembiayaan pada perubahan APBD tahun 2016 ini terdapat selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana pendapatan daerah pada perubahan anggaran tahun 2015 berjumlah 982.442.119.767 sedangkan belanja 1.071.157.698.448 atau devisit sebesar 88.750.578.881 rupiah.

“Ada beberapa mata anggaran pada satua kerja perangkat daerah mengalami pergeseran serta terdapat beberapa tambahan kegiatan yang tujuannya untuk peningkatan ekonomi makro. Hasil yang akan dicapai diharapkan dapat menyentuh berbagai aspek pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”kata VAP.

Pada kesempatan itu, VAP mengingatkan jajaran Pemkab Minut untuk menjaga komitmen dan terus menata diri sebagai birokrat professional dalam menjalankan fungsi sentral sebagai pengayom masyarakat. Disamping itu, ia menginstruksikan kepada seluruh kepala SKPD untuk proaktif dalam mengikuti pembahasan APBD-P.

“Selama pembahasan ini, seluruh kepala SKPD jangan ada yang keluar daerah, ini dimaksudkan agar pembahasan APBD-P bisa berjalan lancar dan selesai sesuai dengan jadwal yang telah di rencanakan.”tegasnya.(joel)
 
Top