GuidePedia

Bupati Vonnie Anneke Panambunan saat menerima hasil penilaian dari kepala BPK RI Perwakilan Sulut dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Manadoinside.com, Kabupaten Minahasa Utara meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Hal ini dipastikan setelah Bupati Vonnie Aneke Panambunan (VAP) bersama Ketua DPRD Minut Berty Kapojos S.Sos menerima  Laporan Hasil Pemerisaan (LHP) BPK atas Laporan Kerja Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2016 Jumat (9/6/2017) di Kantor BPK jalan 17 Agustus Manado.
Raihan opini WTP  TA 2016 yang merupakan kedua kalinya setelah tahun sebelumnya meraih opini yang sama bagi Kabupaten Minahasa Utara ini langsung disyukuri oleh Bupati VAP.
“Saya tentunya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kinerja Pemkab Minut di tahun 2016 diganjar dengan opini WTP oleh BPK Perwakilan Sulut. Kedepan tentunya opini WTP ini akan terus dipertahankan hingga kita bisa meraih hatrick.
Dan tentunya ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak yang ada di Kabupaten Minut,” tukas Bupati cantik bermbut merah yang saat itu didampingi Sekda Minut Ir Jemmy Kuhu MA.
Para walikota dan Bupati diliputi ketegangan, suasana hiruk pikuk para hadirin  terdengar saat Auditor Utama membacakan pengumuman.
Dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sulut sekira 2 bulan pada April dan Mei  maka opini WTP diraih 13 kabupaten kota. Masing-masing, Bitung, Minahasa, Kep. Sitaro, Kotamobagu, Boltim, Bolsel, Tomohon, Minahasa Utara, Kep. Sangihe, Mitra, Bolmut, Talaud dan Minsel.  Sedangkan Kota Manado meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Bolmong meraih opini Tidak Memberikan Pendapat  atau Disclaimer.
Auditor utama BPK RI Safrudin Musi dalam sambutannya menyampaikan  selamat kepada 13 kabupaten kota  yang telah meraih opini WTP, sekaligus juga memohon maaf kepada pemerintah  Kota Manado dan Kabupaten Bolmong yang meraih opini WDP dan Disclaimer.
"Pemberian pemberian opini oleh BPK ini berdasarkan Undang Undang  (UU) nomor 19 tahun 2004 dan UU nomor 15 tahun 2006 BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah kabupaten kota untuk memberikan opini. Opini dimaksud dibagi dalam tiga bagian yang terdiri dari LHP  penggunaan anggaran, LHP terhadap pengendalian intern dan  LHP kepatuhan terhadap perundangundangan,” terang Musi yang akan pensiun pada bulan Juli nanti.
Ditambahkan Musi kepada pemerintah Kabupaten-Kota yang meraih opini WTP diberikan kesempatan selama 60 hari kerja untuk memperbaiki LHP yang masih kurang.
Pencapaian Kabupaten Minahasa Utara selang 2 tahun berturut-turut membungkam  pesimisme beberapa kalangan yang mengatakan Minut tidak bisa meraih WTP oleh karena akan terganjal dengan masalah dana KPU Minut sebesar 10.4 miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan pihak KPU. Namun hal ini langsung disanggah oleh Kepala Badan Keuangan Robi Parengkuan.
“Terkait dana hibah tersebut tentunya bukan kami yang harus mempertanggungjawabkan, itu sudah dihibahkan ke KPU dan mekanisme hibah yang benar sesuai perundang-undangan telah kami lakukan. Jadi hal itu harus mereka yang membuat LHP,” tukas Parengkuan.
Opini  WTP ini disambut gembira oleh kalangan birokrat Minut.
“Ini suatu pertanda baik, saat saya baru saja bertugas,  Minut boleh meraih WTP. Ini tentunya hasil kerja keras semua kepala SKPD dan perlu dipertahankan,” tukas Jemmy Kuhu yang baru saja dilantik pada Senin (5/6/2017) yang lalu.
Setelah berita acara penyerahan LHP ditandatangani bersama, Auditor Utama BPK RI Safrudin Musi kemudian menyerahkan LHP kepada 15 Walikota dan Bupati se-Sulut  serta kepada pimpinan DPRD.
Hadir dalam penyerahan LHP kepada Walikota dan Bupati se-Provinsi Sulut  ini dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Kepala BPK Perwakilan Sulut Drs Tangga Muliaman Purba.


Rubby Worek
 
Top