GuidePedia

Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi di DPRD Minut yang digelar baru-beru ini terkait rekrutmen Sekdes CPNS 
Manadoinside.com, Kontroversi rekrutmen 96 Sekretaris Daerah (Sekdes) menjadi CPNS periode 2010 silam di lingkup Pemkab Minut memasuki babak baru.

Menurut, Kajari Minut Rustiningsi SH MH, pengungkapan otak dibalik rekrutmen Sekdes 2010 sudah masuk pada tahap penyelidikan di Kejaksanaan Negeri Minut.

"Saat ini tim penyidik kejari sudah pada tahap penyelidikan untuk pengungkapan masalah rekrutmen Sekdes CPNS," ujar Kajari Rustiningsih SM MH usai membuka sosialisasi TP4D di aula Bapelitbang Pemkab Minut 24 Agustus 2017.


Ketika ditanya awak media terkait adanya keterkaitan pejabat Pemkab yang bakal jadi tersangka? Rustingsih, menjawab bahwa kemungkinanya bisa tapi akan ditindaklanjuti saat proses hukumnya masuk pada tahap penyidikan.


"Saat ini kita masih dalam tahap penyelidikan, untuk penetapan tersangka, itu bisa saja tapi nanti saat proses hukumnya sudah masuk pada tahap penyidikan. Siapapun termasuk pejabat jika terbukti atau terlibat, berdasarkan penyelidikan bisa ditetapkan menjadi tersangka," paparnya.


Diberitakan sebelumnya saat ini proses pengungkapan kontroversi pengangkatan 96 Sekdes Minut periode 2010 yang menyisahkan sekira 24 Sekdes yang telah mengabdi sejak 2007 silam sampai saat ini belum terangkat  sedang bergulir dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Minut dan dalam status di skors karena masih menunggu kehadiran kepala BKPP sebelumnya BKDD Aldrin Posumah yang masih dalam keadaan sakit.


Di sisi lain, aktivis muda Minut William Simon Luntungan menyorot kinerja DPRD yang kerap membuat RDP terkait rekrutmen Sekdes namun tak kunjung ada penyelesaian.


"Ingat, ini kasus lama yang diangkat kembali, harusnya DPRD jika ada keinginan untuk menyelelesaikan harus komit. Dan perlu diingat jangan jadikan rekrutmen sekdes menjadi komoditas politik untuk kepentingan-kepentingan oknum atau kelompok tertentu," sindir Luntungan.(ai)

 
Top