GuidePedia

Bupati VAP saat menyampaikan usulan agar RPBD dibahas menjadi Perda dalam sidang paripurna DPRD Minut
Manadoinside.com, Enam Fraksi di DPRD Minahasa Utara (Minut) bulat menyetujui pembahasan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2018 sesuai ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016.

Bertempat di ruang rapat dewan, Senin (12/3) 2017, dalam rapat sidang paripurna yang dipimoin ketua DPRD Berty Kapoos dan dihadiri Bupati Vonnie Anneke Panambunan satu persatu perwakilan fraksi menyampaikan pemandangan umum mau dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi Demokrat, Fraksi Hanura, fraksi Restorasi Keadilan Indonesia semuanga menyetujui tentang rancangan Ranperda Badan Permusyawaratan Desa.

Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) dalam sambutan mengatakan, pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih optimal dan peran transparan maka fungsi pengawasan koordinatif dan konsultatif oleh badan permusyawaratan desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat lebih jelas dan pepatah melalui pembahasan ini setelah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa maka paling lambat 2 tahun harus diterbitkan peraturan daerah.

“Pembahasan ini harus dilaksanakan untuk mengeluarkan Rancangan peraturan daerah yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Minut. Jadi kegiatan pembangunan Rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, “ujar Bupati VAP.

Turut hadir dalam rapat ini Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, Sekda Minut Ir. Jimmy Kuhu, Ketua DPRD Minut Berty Kapojos, Wakil Ketua DPRD Minut Drs. Denny Wowiling, Dandim Bitung-Minut Kolonel Inf Kusnandar Hidayat S,sos, SKPD, PUD Klabat, dan seluruh Camat.(advetorial)
 
Top