Proyek Jalan Berbandroll 58 M, Di Kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas Likupang Diduga Dikerjakan Sembarangan
Cari Berita

Advertisement

Proyek Jalan Berbandroll 58 M, Di Kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas Likupang Diduga Dikerjakan Sembarangan

Rabu, 18 September 2019

KINERJA BPJN  XV TUAI SOROTAN

Suasana saat proyek pengaspalan hot mix sedang berjalaan
MINUT -- Ini perlu mendapat perhatian serius presiden RI Ir Joko Widodo, pasalnya, pekerjaan proyek Preservasi Jalan Girian, Bitung, Likupang yang masuk sektor penunjang KEK, menelan anggaran total sebesar Rp 58.211.985.000  Miliar bersumber dari APBN 2019 diduga dikerjakan asal-asalan.

Berfasarkan pantauan di lapangan awak media ini, Sabtu (14/9) 2019, malam, proyek yang dikerjakan oleh kontraktor PT Monalisa Jaya diduga tidak sesuai prosedur atau teknis kegiatan yang sebenarnya, dimana saat melakukan proses hot mix atau aspal laston (lapis beton) diduga tidak menggunakan lapis serep pengikat (prime Coat).

Kegunaan Primer Coat Sendiri adalah untuk memberikan daya ikat antara lapis pondasi agregat dengan campuran aspal. Mencegah lepasnya butiran lapis pondasi agregat jika dilewati kendaraan sebelum di hot mix.

Penyemprotan Resep Pengikat (Prime Cost) Harus sesuai aturan, contohnya permukaan yang akan di Hot mix harus steril, tidak ada bebatuan lepas dan kondisi tidak berangin kencang.

Saat dikonfirmasi, pengawas lapangan bernama Alfons dengan raut wajah datar mengatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai prosedur.

"Ada kok, kami sebelumnya sudah melakukan penyemprotan resep pengikat, hanya saja mungkin sudah kering," singkat Alfons.

Padahal pada saat wartawan menanyakan serta mengambil foto di lapangan barulah datang mobil sprayer untuk melakukan penyemprotan resep lapis pengikat di lokasi tersebut.

Lebih parahnya lagi, saat pelaksanaan pekerjaan hot mix  tersebut tidak ada petugas konsultan pengawasan yang bertanggung jawab pada pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi.

Ketidak hadiran konsultan pengawas juga berlanjut pada pekerjaan Hot mix hari selanjutnya yakni pada, Minggu (15/9/2019) atau keesokan harinya, sehingga pekerjaan miliaran rupiah tersebut terkesan dikerjakan asal-asalan saja.

Saat dikonfirmasi via Handphone, Donal Dareda selaku konsultan yang di kerjakan pihak owner dalam hal ini PT Monalisa jaya mengatakan, bahwa pada hari Sabtu beliau sebetulnya ada di lokasi, namun karena kondisi badan tidak sehat, beliau sering meninggalkan lokasi.

" Kalau hari Sabtu itu saya ada cuma saja kondisi badan tidak sehat, kalau untuk hari Minggu saya tidak hadir karena hari libur, akan tetapi pihak kontraktor tetap ngotot melakukan pekerjaan pengaspalan, ya silakan saja, " ujar Dareda.

Pihak BPJN XV sebagai Pengguna  anggaran melalui Kasubag TU dan Kepala   Satker 01 saat dikonfirmasi awak media perihal pekerjaan tersebut  masih belum memberikan keterangan yang jelas.

" Nanti Kami lihat dulu ya, apakah sesuai laporan seperti apa yang teman-teman wartwan lihat," Singkat Yuli yang merupakan Ka Satker 01.

Keesokan harinya tepatnya pada Rabu, (18/9/2019) saat awak media bermaksud mengkonfirmasi Kembali perihal berita tersebut malah sulit bertemu dengan Kasatker bersangkutan, dari bagian media center hanya mempertemukan dengan Kasubag TU yang tidak berkompeten dalam teknis lapangan.

" Mohon maaf teman-teman, saya tidak berkompeten untuk menjawab peryataan perihal teknis kegiatan namun refrensi ini nanti saya sampaikan ke Ka Satker", Jelas Artis Kasubag TU BPJN XV.


Hal semacam ini sangat disayangkan, padahal jalan tersebut merupakan salah satu infrastruktur penunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, yang masuk dalam lima daerah super prioritas dan menjadi perhatian khusus pemerintah pusat saat ini. Apalagi pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) terus digenjot. Tidak tsnggung-tanggung Untuk mengakselerasi pengembangan di lima KSPN tersebut, Kementerian PUPR akan meningkatkan pagu anggaran infrastruktur menjadi sebesar Rp 7,1 triliun pada tahun 2020.

Kalau tidak jeli, diprediksi pekerjaan infrastruktur penunjang KEK seperti jalan yang dikerjakan tersebut tidak akan bertahan lama dan hanya menghamburkan uang rakyat saja. pada umumnya Pemerintah pusat dan khususnya pemerintah Provinsi harus mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi kinerja oknum-oknum Kontraktor nakal agar penyaluran uang yang dipunggut dari pajak rakyat dapat digunakan sebaik-baiknya.(ayi)