Loloskan Calon Kumtua Diduga 'Bermasalah', Panitia Pilhut Terancam Di PTUN
Cari Berita

Advertisement

Loloskan Calon Kumtua Diduga 'Bermasalah', Panitia Pilhut Terancam Di PTUN

Rabu, 13 November 2019

Calon Kumtua Nikson Wantah (kiri), pose bersama Panitia Pilhut usai menanyakan surat keberatanya atas salah satu bakal calon yang diloloskan di Sekretariat Panitia Pilhut desa Pinilih.


MINUT -- Calon Hukum Tua desa Pinilih kecamatan Dimembe, Nikson Wantah mengancam akan memPTUNkan Panitia Pilhut terkait berkas bakal calon yang diloloskan dalam tahapan.

Diketahui salah satu bakal calon Frederik dompas Longdong yang diloloskan panitia Pilhut, diduga terlambat memasukan Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPD), akhir tahun anggaran, Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) dan Laporan Keterangan Penyelenggara Pemerintahan Desa Akhir tahun anggaran yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.

Dihadapan Wakil Ketua Pilhut Desa Pinilih Marthen Kusoy, dan Sekretaris Yanti Kolondam, Wantah menegaskan akan membawa masalah tersebut ke PTUN. Sebab berdasarkan Permendagri harusnya laporan-laporan penggunaan DD sudah disampaikan palkng lambat tiga bulan sebelum mengakhiri masa jabatan.

"Karena memang panitia Pilhut tak punya kewenangan membatalkan pencalonan Frederik Dompas Longdong maka saya akan menempuh upaya hukum dengan PTUN sebab keterlambatan pelaporan terkait dana desa itu menurut saya sebuah kesalahan sesuai amanat permendagri," tegas Wantah.

Lebih jauh dikatakan, selama menjabat Kumtua medii 2015-2018, Frederik Dompas Longdong tak pernah membuat laporan-laporan dana desa (DD) yang bisa diakses masyarakat di kantor desa.

"Jika laporan dana desa tak bisa diakses masyarakat terus bagimana dengan transparansi sebagai pejabat desa terkait pertanggungan jawaban dana-dana lain.

Sementara di era sekarang tuntutan masyarakat itu dalah transparansi penggunaan anggaran sebagai pejabat," tukasnya.


Senada Frans Otta salah satu pendukung calon Kumtua Pinilih mengatakan harusnya panitia berpegangan pada dasar aturan dalam menerima berkas dari calon Kumtua.

"Harusnya pak Frederik sebagai eks Kumtua sadar terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk panitia Pilihut ini akan menjadi pertanyaan tersendiri kami sebagai warga. Sedangkan, baru akan mencalonkan kembali sudah menabrak aturan bagimana jika terpilih akan dibawah kemana desa ini dengan pemimpin yang tidak transparan," tandas Frans.

Wakil Ketua Pilhut Marthen Kusoy menampik hal itu. Bahwa, sebagai panitia desa, kewenangan mereka hanya sebatas menerima berkas calon Kumtua.

"Kita tak mungkin membatalkan pencalonan Kumtua selama yang bersangkutan memasukan semua persyaratan sesuai ketentua. Soal ada laporan pertanggunganjawab keuangan yang terlambat dimasukkan itu nanti menjadi kewenangan panitia kabupaten yang akan mengkajinya. Dan keberatan pak Nikson sudah kami sampaikan ke panitia kabupaten," beber Kusoy.

Terpisah, Kepala Dinsos dan PMD Pemkab Minut Bobby Najoan melalui Kabid PMD Ronni Menajang, membenarkan soal adanya keluhan calon Kumtua yang terlambat memasukkan LPJ AM dan LKPD Frederik Dompas Longdong.

"Kewenangan panitia memang hanya sebatas menerima calon yang memenuhi syarat, terkait pertanggungjawaban itu menjadi ranah BPD.

Namun begitu, jika ada calon kumtua lain yang merasa keberatan dengan keterlambatan pertanggungan-jawaban itu silahkan dilaporkan ke pihak terkait. Namun, tidak harus menghambat tahapan Pilhut," ujar Menajang.

Ia menambahkan, tahapan Pilhut akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah diagendakan panitia kabupaten. Dan jika dikemudian hari ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap nanti akan disesuaikan.

"Jadi relnya bisa sama-sama berjalan, proses tahapan pilhut dan proses hukumnya bisa sama-sama jalan," tuturnya.(ayi)