 |
Manadoinside.com,Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab)
Komite Nasional Pemuda Indoensia (KNPI) ke-XIII yang di gelar di Aula GSG
Tiberias Kiniar Tondano dituding illegal. Pasalnya Muskab KNPI ke-XIII telah
dilaksanakan dan kepengurusannya sudah mendapat legitimasi dari DPP KNPI yang
ditandai dengan diterbitkanya Surat Keputusan (SK) komposisi kepengurusan KNPI
Minahasa dibawah pimpinan Theo Umbas yang ditanda tangani langsung oleh ketua
DPP Fath A Rafiq dan Sekjen Cupli Risman.
“Dalam Mukernas di Jakarta waktu lalu, sudah jelas bahwa
kepengurusan KNPI yang diakui pemerintah dibawah kepemimpinan Fath A Rafiq, dan
SK kepengurusan DPD II KNPI Minahasa hasil Muskab 11 Juni lalu sudah
dikeluarkan dan ditanda tangani langsung oleh ketua DPP, jadi tidak ada lagi
Muskab KNPI Minahasa, jikapun ada pasti illegal dan kepengurusannya dari DPD
II, DPD I dan DPP sudah pasti tidak jelas.”kata Allan Parinusa tokoh pemuda
Minahasa.
Parinusa juga sangat menyayangkan sikap pemerintah kabupaten
Minahasa yang turut melegalkan pelaksanaan Muskab yang jelas-jelas menyalahi aturan. Sikap pemerintah
tersebut menurutnya sangat subjektif dan terkesan mengajarkan generasi muda
untuk menabrak aturan.
“Sikap subjektif pemerintah ini menjadikan pemuda Minahasa
terkotak-kotak dan menimbulkan kesan pemerintah kabupaten Minahasa tidak
mendukung SK yang dikeluarkan Kemenkumham tentang komposisi kepengurusan KNPI
pusat dibawah kepemimpinan Fath A Rafiq.”tegas Parinusa.
Sementara Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow (JWS) membantah
jika Muskab KNPI ke-XIII di Aula GSG Tiberias Kiniar Tondano, sabtu (2/7) illegal,
malah ia mengatakan tidak mendukung Muskab KNPI yang digelar di Tompaso (11/6)
lalu karena tidak sesuai prosedur dan aturan. Banyak hal menurutnya yang
dilangkahi dalam pelaksaan Muskab tersebut.
“Sebagai Bupati
saya merasa bangga menghadiri kegiatan kepemudaan seperti ini. Sekaligus saya
mau meluruskan bahwa, sebagai wadah pemuda, berjalanlah dalam aturan-aturan yang
benar, karena setiap organisasi pasti punya AD/ART yang mengatur dan harus
ditaati. Sebagai aset bangsa, pemuda yang adalah pemimpin-pemimpin dimasa yang
akan datang seharusnya komitmen dalam menjalankan aturan itu sendiri agar
tertib”ungkap Bupati.