 |
| BSGO (foto:ist) |
Manadoinside.com, Koordinator Sulut Corruption Watch (SCW) Deswerd Zougira menyarankan pemegang saham BSGO segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Bisa.
Desakan agar BSGO segera menggelar RUPS Luar biasa ini sekaligus untuk mengganti posisi jajaran Direksi dan Komisaris buntut timbulnya berbagai masalah serius yang mengganggu kinerja bank akhir-akhir ini.
"Coba lihat masalah-masalah serius yang timbul antara lain soal pengalihan rekening kas daerah Pemda Bolmong ke BNI, dan rencana pemindahan RKUD Pemkot Kotamobagu dan Pemkot Manado yang mengancam akan mengikuti jejak Pemda Bolmong.
Selain itu masalah perolehan aset yang rendah selama dua tahun terakhir dan yang paling anyar adalah tidak harmonisnya hubungan komisaris dan direksi dengan beberapa pemegang saham," beber Zougira diaminkan oleh rekan sekerjanya Dudi Surdjono dalam siaran pressnya.
Lanjut SCW dalam siaran press itu ditulis soal pengalihan rekening kas daerah Pemda Bolmong, yang tidak boleh dianggap remeh temeh karena berpotensi menimbulkan kredit macet rutasan milyar rupiah.
Hal ini akan menimbulkan dampak hukum luar biasa karna akan melibatkan kejaksaan untuk menagih ke ribuan debitur dan itu bukan solusi terbaik.
"Beruntung hingga saat ini tidak ada perlawanan hukum dari debitur yang merasa tidak bersalah akibat dari pengalihan rekening kas daerah tersebut.
Lagi pula kejaksaan pasti tidak mampu bila ada gerakan bersama pemegang saham mengalihkan rekening kas daerah dari BSGO ke bank lain.
Itu sebabnya, RUPS Luar Biasa harus secepatnya dilaksanakan untuk mencari solusinya dan mencegah tidak ada lagi perpindahan rekening kas daerah," tutur Zougira, seraya menambahkan RUPS Luar Biasa bisa mengajak Pemda Bolmong mengembalikan rekening kas daerahnya ke BSGO.
Di sisi lain, SCW Sulut menyorot rapor atas kinerja direksi Direksi dan Komisaris BSGO. Sesuai catatan SCW, selama 2,4 tahun bekerja hingga saat ini (baca kinerja BSGO 2019) direksi hanya mampu menambah aset sekitar Rp. 800 milyar per tahun.
Bandingkan dengan direksi sebelumnya yang selama 4,9 tahun bekerja mampu menambah aset rata-rata Rp1.4 triliun per tahun. Sudah begitu, baik direksi maupun komisaris tetap memperoleh tunjangan yang sangat tinggi. Sedangkan karyawan selama 2 tahun terakhir tidak lagi menerima insentif. Ada disparitas pendapatan yang serius antara pimpinan dan karyawan.
Kondisi tersebut diperparah dengan kurang harmonisnya hubungan antara direksi dan komisaris dan antara keduanya dengan beberapa pemegang saham disebabkan masing-masing tidak memahami dengan baik tupoksi dan kultur BSGO yang berbeda dengan bank pada umumnya.
Misalnya ada yang masih membanding-bandingkan pesaham besar dan pesaham kecil hingga menimbulkan kertersinggungan. Atau direksi yang merasa tidak perlu lagi berhubungan dengan pesaham karena sudah diwakili komisaris.
"Nah atas dasar kinerja itu semua, SCW menyarankan RUPS Luar Biasa harus mengevaluasi kinerja direksi dan komisaris.
Maka kami dari SCW Sulut meminta harus ada pergantian direksi dan komisaris.
Ganti dengan figur yang selain profesional di bidang perbankan juga harus bisa membangun hubungan baik dengan semua pesaham yang note bene adalah kepala daerah," tegasnya.
SCW mengingatkan agar rekruitmen direksi dan komisaris diambil figur dari internal BSGO.
"Seyogyanya direksi dan komisaris ini diambil dari internal BSGO sebab mereka yang sudah puluhan tahun membangun dan membesarkan BSGO. Jangan rekrut dari luar kecuali sudah sangat terpaksa.
Dan yang terpenting hindari merekrut politisi atau tim sukses sebab mereka berpotensi memberi citra buruk bagi bank," papar Zougira.
Bila masalah-masalah yang muncul ini tidak segera diselesaikan lewat RUPS Luar Biasa dikhawatirkan ke depan BSGO akan mengalami krisis kepercayaan.
"Bisnis bank adalah soal kepercayaan, jika kepercayaan ini sudah hilang lambat laun pasti akan bangkrut," tutupnya.(***)