Ketua DPRD Pastikan Tidak Ada Bupati Terpilih Yang Tak Dilantik
 |
| Massa yang berkumpul saat menyampaikan aspirasi mereka |
Hal ini kembali ditunjukkan oleh ratusan pendukung pasangan E2L-Mantap yang merupakan perwakilan dari 22.656 warga Talaud yang memilih pasangan Elly Engelbert Lasut - Moktar Arunde Parapaga pada Pilkada Talaud 27 Juni 2018 lalu, kini turun kejalan melakukan aksi unjuk rasa damai selasa (13/08/2019).
Massa yang datang secara sukarela dari berbagai desa yang tersebar disejumlah kecamatan, yang ada di kabupaten kepulauan Talaud berkumpul di Pantai Indah Melonguane selanjutnya seperti aksi beberapa waktu yang lalu massa melakukan Longmars atau berjalan kaki menuju Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kepulauan Talaud, dengan mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian yang dikomandani langsung oleh Wakapolres Talaud, Kompol Boki Maria Buida.
Sesampainya di kantor Bupati, masyarakat Talaud yang merupakan peserta aksi tersebut terus menggelorakan semangat perjuangan, pergerakan dan perlawanan terhadap penguasa dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara dan Pemprov Sulut yang dinilai oleh mereka semena-mena terhadap proses Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi yang telah digelar lewat Pilkada Talaud.
“Hanya satu kata dari kami yaitu Segera Lantik Pasangan E2L-Mantap sebagai bupati dan wakil bupati Talaud periode 2019-2024, sebab bagi kami tidak melantik Pasangan E2L-Mantap adalah bentuk perlakuan semena-mena terhadap proses Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat yang telah digelar lewat Pilkada Talaud," ujar Renalto Tumara yang merupakan salah satu kordinator aksi saat itu.
Massa yang terlihat sangat kecewa karena belum diakomodirnya tuntutan mereka saat aksi pertama beberapa hari yang lalu (01/08/2019) terus meringsek masuk dan meminta pihak kepolisian untuk menfasilitasi mereka agar bisa berdialog langsung dengan Plh. Bupati Talaud Ir. Adolf Binilang, ME serta menanyakan perihal kenapa pasangan bupati Talaud terpilih belum dilantik.
“Tarie Pan’nalangnga yami ararana’u Taroda adi’e awontohanna," ujar Yahya Malensang yang juga merupakan salah kordinator aksi saat memulai dialog dengan Plh. Bupati. (Jangan permainkan masyarakat Talaud karena itu bisa mendatangkan kutuk.
Mendapat sorotan yang demikian tajam, Plh Bupati Talaud Ir. Adolf Binilang terlihat bersikap arif dengan berjanji untuk memfasilitasi permasalahan tersebut ke Gubernur Sulawesi Utara dan Kementrian Dalam Negeri RI agar permasalahan pelantikan bupati Talaud cepat Tuntas.
"Saya adalah orang yang paling aktif dalam hal ini, saya sendiri yang berkomunikasi dengan pak mentri melalui pak Direktur Fasilitas Kepala Daerah, nah saya ditugaskan untuk berkomunikasi, dan setiap hari saya siap menunggu informasi, perintah tentang apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, jadi bahwa ini bukan kewenangan pemerintah daerah, jadi saya kira percayakan kepada pemerintah, pemerintah yang bijaksana, pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal ini, jadi saya harap masyarakat bersabar dan mempercayakan semuanya kepada pemerintah," ujar Binilang menenangkan massa.
Sejurus kemudian massa yang hadir
bergerak menyampaikan aspirasi mereka dikantor DPRD kabupaten kepulauan Talaud, yang saat itu dikantor DPRD sementara berlangsung rapat pembahasan KUA-PPAS APBD-Perubahan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar DPRD)
Karena kondisi ruangan rapat DPRD tidak memadai untuk menerima massa yang datang maka Ketua DPRD diserta permintaan maaf harus menerima massa di depan kantor DPRD.
Dihadapan massa yang hadir Ketua DPRD Talaud Max F.M. Lua menyatakan bahwa DPRD secara kelembagaan telah melakukan berbagai hal yang menjadi tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan DPRD dalam hal pelantikan Bupati Talaud terpilih dengan menggelar rapat Paripurna.
“Berdasarkan keputusan MK, maka DPRD menggelar rapat paripurna, khusus untuk rapat paripurna proses pemberhentian dan pengangkatan serta pengusulan peresmian bupati terpilih dan dokumen itu sudah kita kirimkan ke kantor gubernur. Jadi dalam hububgan dengan dokunen untuk pelantikan pada tahap pertama, DPRD telah melakukannya," ujar Lua menjelaskan saat dicecar beberapa pertanyaan oleh massa seputar langka DPRD dalam menyikapi proses pelantikan Bupati Talaud.
Lua menambahkan bahwa setelah terjadinya penetapan Plh, DPRD sudah dua kali melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Bahkan penjelasan yang diterima saat konsultasi di Kemendagri bukan hanya oleh ketua DPRD. Tapi agar tidak kelihatan sepihak konsultasi yang sama juga dilakukan oleh lima fraksi di DPRD dan jawabannya adalah sama.
“Intrusikan kepada sudara-saudara masyarakat kabupaten kepulauan talaud untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan tindakan yang melawan hukum.
Kedua, sampaikan bahwa tidak ada Bupati terpilih yang tidak mungkin tidak dilantik, Ketiga, proses yang ada di Kemendagri sekarang sementara berjalan dan hasil dari konsultasi itu menyatakan bahwa tidak mugkn tidak ada pelantikan," pungkas Ketua DPRD mengutip pernyataan resmi dari Kementrian Dalam Negeri. (Alci)