Warga Bela Kumtua Kokole II Soal Dugaan Pungli Pengurusan SHM Prona Via Pengurusan PTSL

Baca Juga

Voni Unsulangi (kaos pink) dan Norce Kamagi warga desa Kokole II saat memberikan kesaksian soal tidak adanya pungli di pembuatan SHM Prona program PTSL 

MINUT – Masyarakat desa Kokole II, Minahasa Utara angkat suara menyusul tudingan pungutan liar (Pungli), sekira Rp150 ribu per untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilayangkan oknum tak bertanggung jawab terhadap Hukum Tua Fery Rotty lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).    

“Uang 150 yang diberikan itu untuk tambahan yang memang sudah dutetappkan pemerintah sebesar 350 ribu adalah untuk operasional tambahan yang kami berikan secara sukarela kepada Sekde. Tak ada unsur paksaan atau sengaja menetapkan harga, karena kami sadari dalam melakukan pengurusan SHM ini butuh operasional tambahan karena harus bolak-balik sekitar dua kali seminggu ke BPN untuk memproses berkas kami,” ujar Vonni Unsulangi, sati dari 32 penerima SHM Prona yang dikeluarkan via pengurusan program PTSL, yang langsung diaminkan Norce Kamagi dan Benny Sumigar yang juga telah menerima SHM Prona mereka.

Benny Sumigar menambahkan bahwa pernyataan-pernyataan pungli yang beredar di pemebritaan terhadap Kumtua desa Kokole II merupakan bentuk kekecewaan oknum-oknum di desa yang memang tidak bisa mengikuti pengurusan SHM Prona via program PTSL yang sedang berjalan di desa Kokole II.

“Uang 150 ribu itu memang kami secara suka rela berikan untuk bantuan operasional dan itu tidak ada nota ataupun kwintansi yang kami buat, karena kami sadar itu uang bantuan operasional agar proses pengurusan SHM Prona via PTSL yang sedang di urus pemerintah desa bisa berjalan cepat dan lancar,” tukasnya.

Sementara itu Hukum Tua Desa Kokole Ferry menyatakan bahwa keinginanya membantu msayarakat agar mendapatkan hak mereka berupa SHM Prona via program PTSL ini lebih besar dari pada tudingan pungli yang dilayangkan atas dirinya.
Bahkan, sebegai pemerintah Desa dirinya sangat mengharapkan masyarakatnya yang memiliki lahan secepatnya bisa tersertifikat lahan-lahan milik mereka.

“Fungsi pemerintah inikan melayani, dan pelayanan ini kami tunjukkan lewat pengurusan SHM Prona via PTSL. Jika tuding ada pungli, dimana? Lagian saya juga tak pernah menerima uang tersebut,” pungkas Fery.                

Sementara itu, dari 113 peserta SHM Prona via program PTSL di desa Kokole II, sudah ada sebanyak 32 peserta yang telah menerima sertifikatnya.(ayi)