 |
| Suasana rapat pembahasan anggaran Pilbup 2020 komisioner KPUD dengan anggota DPRD Boltim |
Hal ini tentu berdampak terhadap integritas lembaga penyelenggara Pilbup dalam hal ini KPUD Boltim
Pasalnya, dalam pembahasan di DPRD Boltim antara dewan dan komisioner KPUD selaku pelaksana Pilbup sempat terungkap soal batasan bakal calon Pilbup yang akan ikut kontestasi karena masih KPUD masih 'tersandera' anggaran.
Dimana dari pihak KPUD sempat menyebutkan di Pilbup nanti hanya akan ada tiga pasangan calon yang dipastikan ikut bertarung.
Sontak hal ini membuat anggota Dewan dari Partai Demokrat Boltim Argo Sumaiku bereaksi. Ia menegaskan, sebagai pelaksana Pilbup KPUD jangan membatasi peserta hanya karena persoalaan anggaran.
"Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati nanti di Pilbup jangan dibatasi siapapun yang ingin ikut jadi peserta dan mau ikut berkontestasi harus dilayani sepanjang memenuhi persyaratan.
Jangan hanya karena alasan anggaran kemudian pesertanya dibatasi itu curang namanya," tegas Sumaiku.
Lanjut, Sumaiku jangan sampai akibat pembatasan calon kedepan nanti akan timbul pemikiran terhadap tidak netralnya penyelenggara dalam hal ini KPUD.
"Tidak menutup kemungkinan akan timbul pemikiran kepada penyelenggara Pilkada KPU melakukan kecuran. Apalagi nanti ada kabar bahwa, ada birokrat yang nanti akan mengikuti kontestasi pilkada seperti Sekda Oskar Manopo," ungkapnya.
Terpisah terkait adanya pembatasan calon. Menurut ketua Divisi Organisasi dan Data, KPUD Boltim, Ade mengungkapkan bahwa pembatasan tiga calon itu dari pihak TAPD terkait penganggaran saja, bukan untuk membatasi peserta yang akan ikut kontestasi Pilbup.
"Jadi pihak TAPD berasumsi bahwa Pilkada 2020 nanti hanya akan diikuti tiga paslon, sementara dari kami diinternal memberikan masukkan untuk pos anggaran Pilbup yang akan tertuang dalam NPHD ada lima paslon dengan rincian ada paslon independen," bebernya.(yudi*)