 |
| Suasana penandatanganan anggaran Bawaslu yang tertuang lewat Naskah Perjanjian Hiba Daerah (NPHD) di ruang kerja Bupati Boltim |
Total anggaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp6,4 Miliar dari sekira Rp11 Miliar yang diusulkan. Dalam penandatangan yang dilakukan bersama Bupati Sehan Landjar SH dan Ketua komisioner Bawaslu Harmoko Mondo turut disaksikan Wabup Rusdi Gumalangit dan Sekda Oskar Manopo.
"Dengan ditanda-tangani anggaran ini, Bawaslu diharapkan mampu memaksimalkan anggaran pengawasan yang tertuang di NPHD dengan menghadirkan Pilkada yang jurdil.
Intinya harus benar-benar mengawasi proses jalannya Pemilukada Boltim 2020 nantinya, Bawaslu harus bekerja keras sesuai regulasi dan tupoksi sebagaimana lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu," ujar Bupati Landjar.
Soal anggaran, Rp6,4 M yang di setujui oleh Pemerintah Boltim dari Rp11M yang di ajukan Bawaslu, ini alasan Bupati Landjar, bahwa dari Team TAPD sudah mempelajari usulan anggaran dan kewajiban pemerintah merasionalkan anggaran tersebut.
"Anggaran 6,4 Miliar yang disetujui untuk Bawaslu, ini juga merupakan kewajiban pemerintah Boltim untuk menyediakan anggaran. Kemudian merasionalkan anggaran yang di ajukan Bawaslu juga adalah kewenangan pemerintah Boltim," bebernya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Harmoko Mondo, menyatakan angka yang di berikan TAPD ini sudah angka yang rasional untuk Bawaslu.
"Jadi setelah adanya penandatanganan NPHD ini, kami akan segera melakukan tehapan demi tahapan untuk Pilkada Boltim yang berkualitas dan jurdil sesuai yang kita harapkan bersama dan menghasil pemimpin yang amanah," pungkas Harmoko.(yudi*)