Minta Diperjuangkan Tunjangan Guru Swasta Hingga Perbaikan Infrastruktur Desa Pinili Direalisasikan
Suasana reses Anggota Dewan Minut Marshell, SE MM (dua dari kanan) saat mendengar aspirasi masyarakat
 |
| Masyarakat yang memadati tenda kegiatan reses anggota DPRD Minut Marshell |
 |
| Marshell legislator DPRD Minut saat membaur bersama para Lansia dan konstituen warga desa Pinili |
MINUT -- Masa reses perdana di tahun anggaran 2019 anggota dewan asal Partai Amanat Nasional (PAN) Marshell SE MM, dari daerah pemilihan (Dapil) II kecamatan Dimembe, Talawaan dan Likupang Selatan di desa Pinili di banjiri konstituen.
Ratusan warga terpantau memadati kursi-kursi yang tersedia di bangsal yang dibuat di deoan halam rumah.
Masyarakat pun begitu antusias hingga berduyun-duyun datang dari rumah masing-masing untuk bertatap muka langsung dengan anggota dewan yang terhormat Marshell yang sudah duduk dilembaga rakyat mewakili mereka.
Dalam sesi dialog, Sabtu (15/12) 2019,
terungkap apirasi yang menjadi keinginan para guru swasta Tunjangan Tenaga Honorer Lepas (THL) agar bisa diperjuangkan.
Selain itu pembangunan infrastruktur desa dan bantuan sektor pertanian juga menjadi soalan pebting yang mengemuka dalam dialog warga dan Marshell.
"Kita ketahui bersama bahwa memang persoalan tunjangan THL guru swasta ini tidak diatur sebab yang ada hanya dana guru THL lewat BOS.
Mudah-mudahan setelah Pilkada tahun deoan akan ada perubahan dan kebijakan baru yang akan diatur khusus tunjangan THL guru swasta.
Soal infrastruktur drainase yang disampaikan akan diperjuangkan lewat pembahasan APBD termasuk bantuan pada sektor pertanian, seperti bantuan pupuk dan pembasmi hama tanaman," tutur Marshell anggota DPRD dari PAN.
Di sesi yang kedua terungkap soal pemberdayaan Bumdes yang oleh masyarakat diminta harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
"Bumdes ini memang harus dimaksimalkan untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa dan bertujuan untuk kemakmuran ekonomi masyarakat desa.
Makanya Bumdes ini ada dana pemberdayaan yang disediakan yang harus dimanfaatkan secara maksimal," kata Marshell.
Di sisi lain, usai dialog dengan warga kepada awak media Marshell memberikan catatan kritis terkait langkah oknum anggota dewan yang mengembalikan sisa dana resesnya ke pemerintah. Ia menyorot tajam tindakan tersebut sebagai bentuk tidak bertanggungjawabnya yang bersangkutan terhadap rakyat.
"Reses ini hukumnya wajib bagi anggota dewan untuk berjumpa dengan masyarakat yang telah memilihnya hingga terpilih dan duduk di dewan.
Artinya, reses itu hak masyarakat untuk didatangi dan untuk menyampaikan aspirasi ke wakil rakyatya serta menjadi kewajiban anggota bagi dewan untuk melaksanakan reses ini," jelas Marshell, jangam sampai karena yang bersangkutan tak mau tombok dengan budget reses yang terbatas kemudian menempuh jalan pintas dengan mengembalikan aiaa dana reses.
Hadir juga dalam reses penjabat Hukum Tua Pinili kecamatan Dimembe dan Kumtua terpilih hasil Pilhut periode 2019-2026, Frederik Longdong serta ratusan Lansia (lanjut usia).(ayi)