KUHU: TPPI MITRA HARUS SEGERA SOSIALISASIKAN PERMENDESAS BARU TENTANG BLT SUMBER DANA DESA -->
Cari Berita

Advertisement

KUHU: TPPI MITRA HARUS SEGERA SOSIALISASIKAN PERMENDESAS BARU TENTANG BLT SUMBER DANA DESA

Kamis, 16 April 2020

Foto Bersama KORPROV P3MD SULUT Murphy Kuhu dan Menterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.


MITRA -- Kordinator Provinsi Program Pembangun dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Murphy Kuhu menginstruksikan semua Tenaga Pendamping Profesional (TPPI) Sulawesi Utara  untuk bergerak cepat.

Menurut Kuhu, langkah tersebut untuk melakukan konsolidasi, komunikasi, koordinasi secara vertikal dan horizontal kepada Pemerintah  Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, terkait arahan Presiden RI, melalui Menteri Desa  yang mengeluarkan kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari  Dana Desa sebesar Rp.22,4 triliun atau sekitar 31% dari Dana Desa 2020 (Rp 72 triliun).

Ia menambahkan, Tenaga Pendamping Profesional (TPPI) Sulawesi Utara  harus bekerja ekstra dalam mengawal kebijakan- kebijakan pemerintah pusat dalam proses Verifikasi sampai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020.

"Penyaluranya harus serta berpedoman pada aturan selanjutnya secara berjenjang melaporkan hasilnya, di tambahkan Kuhu  tentu  koordinasi yang dilaksanakan dengan  mengindahkan himbauan- himbauan pemerintah terkait protokol pencegahan pandemi Covid-19 di tiap- tiap Kabupaten,"paparnya.

Lanjut Kuhu Rencananya Kebijakan  Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini  dicairkan pada bulan April 2020 ini.

Hal ini selaras dengan beberapa regulasi yang sudah diterbitkan secara berturut turut mulai Surat Edaran Mendes No 8 Tahun 2020,  Surat Edaran Nomor .11 Tahun 2020 ttg Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Desa tanggap Covid-19,  Permendes No 6  Tahun 2020 Tentang Perubahan Permendes No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Surat Menteri Desa No 1261.

Untuk itu, bagi Desa yang belum melakukan  pencairan DD  tahap 1 Tahun 2020 agar segera difasilitasi Pencairannya oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota melalui Dinas PMD dan Dinas/Badan Keuangan. Agar kebijakan dan informasi ini dapat diketahui masyarakat Sulawesi Utara khususnya di 12 kabupaten dan Kota Kotamobagu.

Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Pusomaen menyatakan bahwa instruksi tersebut akan segera di tindak lanjuti terutama di Kecamatan Pusomaen.

Senada dengan Lontaan, Kristian Sumual,  Pendamping Desa Pemberdayaan(PDP) Kecamatan Ratahan,Kabupaten Minahasa Tenggara, mendukung dan mengawal sepenuhnya kebijakan Presiden RI melalui Kementerian Desa terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa Tahun 2020 untuk masyarakat, tentu saja dengan menggunakan indikator penilaliaan sesuai dengan regulasi, sehingga bantuan  dapat membantu meringankan beban  masyarakat  akibat pandemi Covid -19.(mario)