PILBUP MINUT: SGR Dinilai Penentu Demokrasi di Minut -->
Cari Berita

Advertisement

PILBUP MINUT: SGR Dinilai Penentu Demokrasi di Minut

Rabu, 19 Agustus 2020


MINUT-  Shintia Gelly Rumumpe (SGR) yang merupakan Calon Bupati Minut dari Partai Nasdem, menjadi harapan masyarakat Minut untuk terlaksananya pesta demokrasi. Dimana saat ini, sejumlah partai telah menentukan sikap politik nendukung pasangan JG dan Kevin.
Sehingga masih ada beberapa partai yang belum menentukan sikap yakni Partai Golkar 4 kursi, Gerindra 2 kursi dan Hanura 1 kursi. Tentunya saat ini komunikasi politik terus dibangun untuk mensukseskan terlaksananya pesta demokrasi yang adil. Sehingga rakyat sendiri dapat menyambut pesta demokrasi dengan antusiasme yang tinggi, serta kedewasaan politik yang semakin matang.
Untuk itu, dalam Pilkada Minut nanti tidak ada namanya kolom kosong karena komunikasi politik antar partai terus terbangun. Seperti yang disampaikan Akademisi Universitas Sam Ratulangi Manado Toar Palilingan. Menurutnya gerakan kolom kosong, mungkin saja bagian dari upaya bakal pasangan calon (bacalon) mempersempit kekuatan atau lawan yang menghadang.
“Sebenarnya istilahnya sesuai perundangan adalah kolom kosong. Jadi itu proses politik. Tapi apa iya ada kolom kosong di Minut? Kan belum. Masih sementara berproses. Sampai saat ini, Golkar dan NasDem belum umumkan. Masih ada Hanura dan Gerindra juga,” kata Palilingan.
Lanjutnya, masih ada dua kekuatan yang justru bisa saja bergabung. Baik Golkar maupun NasDem. Bukan tidak mungkin jadi power sharing papan 1 atau 2. ” Politik itu dinamis. Kita tak tahu. Tetapi, sebaiknya tunggu saja mana yang diusung. Sebab dalam politik bisa saja berubah-ubah, ” Bebernya.
Lanjutnya, di Minut masih berpeluang dua paslon. PDIP melawan kekuatan yang sekarang masih berproses. “Hanura, Gerindra, Golkar dan Nasdem bisa saja ada komunikasi terbangun. Semua tergantung dari pembicaraan, lobi politik. Segala sesuatu bisa terjadi,” Tutup Palilingan.
Sebelumnya, Pengamat Politik Universitas Sam Ratulangi Ferry Liando mengatakan, salah satu ciri demokrasi adalah adanya kompetisi dalam merebut kekuasaan. Jika terjadi calon tunggal maka tak ada kompetisi karena hanya akan melawan kolom kosong.
Mengapa bisa terjadi calon tunggal pada Pilkada. Pertama, tidak ada pemberlakuan ambang batas parliement treshold di DPRD. Dengan demikian ada banyak parpol masuk DPRD. Hal itu menyebabkan kursi-kursi di DPRD terbagi pada banyak parpol.
“Kondisi ini kemudian amat jarang, parpol memperoleh jumlah kursi 20 persen dari jumlah total kursi di DPRD. Padahal UU Pilkada mensyaratkan parpol harus bisa memiliki kursi 20 persen sebagai syarat mengusung calon. Kemudian adanya ketentuan kewajiban mundur bagi ASN atau anggota DPRD jika menjadi calon. Banyak figur bagus di birokrat dan di DPRD namun tak bersedia jika harus mengundurkan diri. Ketiga, banyak parpol mandul,” tambah Liando.
Doktor jebolan Universitas Padjajaran itu menambahkan, ada parpol yang sesunguhnya memenuhi syarat untuk mengusung namun parpol itu tak bisa menyediakan calon untuk diusung.
“Ada dugaan banyak parpol memperjual belikan parpolnya kepada calon. Jual beli kursi sebagai syarat dukungan akan sangat rawan terjadi. Apalagi jika jumlah kursi parpol itu tak capai ambang batas. Kursi-kursi itu akan rawan dibeli. Apalagi ada calon yang diusung oleh parpol yang jumlah kursinya tidak cukup. Untuk mencukupinya Biasanya membeli kursi dari parpol lain,” tandas Liando.(***)