MANADO -- Upaya Pengurus AGPAII Sulawesi Utara menyuarakan aspirasi guru Pendidikan Agama Islam terus berlanjut.
Setelah pekan lalu melakukan hearing dan konsultasi dengan salah satu anggota Komisi IV, hari ini (12/10) Pengurus AGPAII SULUT yang diketuai Supriadi, S.Ag., M.Pd.I berkesempatan melakukan hearing yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr. Andi Fransiscus Silangen, Sp.B.
Pengurus AGPAII usai hearing dengan pimpinan DPRD Sulut.
“Kami senang karena jika tidak disampaikan seperti ini, kamipun tidak tahu tentang guru Pendidikan Agama Islam dan persoalan guru di bawah.” Ungkap dokter yang kini membedah persoalan rakyat.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi IV James Tuuk, Sekretaris Arthur Anthonius Kotambunan dan anggota Melky Pangemanan.
Pokok-pokok pemikiran yang disampaikan berkaitan dengan berbagai persoalan dan dinamika guru PAI di lapangan disampaikan sekretaris AGPAII Sulut, Bakri, M.Pd.I.
Beberapa poin penting yang diutarakan diantaranya meminta pemerintah daerah agar memfasilitasi dibentuknya forum guru lintas agama selain sebagai sarana silaturahim, bertukar informasi, juga untuk membendung aliran ajaran agama yang menyesatkan di kalangan pelajar, sekaligus menjadi wahana dialog antaragama bagi para pendidik.
Hal ini penting mengingat heterogenitas masyarakat Sulawesi Utara yang juga menjadi miniatur dan percontohan dalam kerukunan penanganan konflik-konflik berbasis agama. Karenanya diklat moderasi beragama bagi guru agama menjadi urgen.
Selanjutnya AGPAII Sulut mendorong pemerintah daerah agar terus memperhatikan kesejahteraan guru honorer. Bahkan bukan hanya guru PAI, namun semua guru mata pelajaran.
Hal ini dilengkapi keterangan Kasi PAI Kanwil Kementerian Agama Mustari Masloman yang meminta pihak Dinas Pendidikan Daerah agar mengalokasikan anggaran berkaitan dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk tahun 2021.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Arthur Tumipa yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Daerah mengungkapkan bahwa pemerintah tentu saja terus memperhatikan soal kesejahteraan guru honor, namun karena keterbatasan, tidak semuanya bisa dipenuhi.
“Soal PPG, saya harap bisa berkomunikasi bersama antara Dikda dan LPMP” lanjutnya.
Pertemuan diakhiri dengan penyerahan pokok-pokok pikiran AGPAII dari Supriadi kepada pimpinan DPRD Prov. Sulawesi Utara, dr. F. Silangen.(***)