Terungkap Di Hearing, Ada Penyimpangan Anggaran Di Desa Naen Satu. Apa Khabar Kejari Minut? -->
Cari Berita

Advertisement

Terungkap Di Hearing, Ada Penyimpangan Anggaran Di Desa Naen Satu. Apa Khabar Kejari Minut?

Kamis, 04 Februari 2021

Mantan perangkat desa Naen Satu dan Camat Wori saat hearing di Komisi 1 DPRD Minut yang dipimoin Ketua Edwin Nelwan.

 

MINUT -- Ini perlu menjadi perhatian serius Kejaksaan Negeri Airmadidi. Pasalnya, persoalan dugaan korupsi yang terjadi di desa Naen Satu kecamatan Wori sudah menyita perhatian publik.

Menariknya terungkap saat hearing di Komisi Satu bahwa dugaan penyimpangan telah terjadi sejak medio Oktober 2020 silam.

Hearing yang digelar Komisi I DPRD Minut baru-baru ini yang dipimpin ketua Komisi 1 Edwin Nelwan (PG) bersama, Anthoni Pusung (Perindo), Prasetyo (PD), Stevano Pangkerego, baru-baru ini yang turut menghadirkan Camat Wori dan tiga orang mantan perangkat desa yang dipecat sepihak Kumtua Naen Satu, Masye Soeroegalang mengungkap adanya dugaan tindak korupsi.

Meski begitu Camat Wori yang dikonfrontir terkait dugaan korupsi yang dilakukan Kumtua desa Naen Satu mengaku tidak mengetahui adanya persoalan yang terjadi di desa Naen Satu tersebut.

"Saya baru tahu sekarang ini kalu ada persoalan pemotongan Siltap yang dilakukan oleh Kumtua Naen Satu. Begitu juga dengan persoalan penyimpangan dana Covid yang diambil dari dana desa," ungkap Edward Tamailang.


Padahal, dalam keterangan tiga mantan perangkat desa yang mengikuti hearing di Komisi 1 masing-masing Viktor Dalantang menjabat Kasi kesra, Estevanus Pilendatu Kepala jaga satu, Genoveva Dalantang kepala jaga lima, mengaku mereka mengetahui adanya pemotongan tersebut.

"Kami punya bukti kwitansi orang-orang yang hak mereka berupa Siltap telah dipotong, termasuk dana covid di desa," tutur mereka di hadapan anggota Komisi 1.

Berikut daftar dugaan penyimpangan yang terjadi di desa Naen Satu.

1. Penyimpangan Dana covid-19 diambil dari dana desa yaitu 25 persen dari dandes, dengan jumlah 194.000.000 , dari 776.000.000, penyimpangannya yaitu sesuai aturan bahwa dana Covid disalurkan sebanyak tiga kali yaitu 600 x 3, tetapi yg disalurkan oleh hukum tua Naen satu hanya sebanyak 2 kali 600 x 2. Dan sisa dana sebesar 75 persen yaitu sebesar 582.000.000 yang seharusnya untuk pembangunan fisik tidak di laksanakan sama sekali atau tidak ada satupun pembangunan di desa dan dana sudah tidak ada lagi.

2. Dana Covid perikanan lewat kartu Kusuka.
Masyarakat penerima manfaat seharusnya menerima dana untuk tiga bulan sebesar 1.8 jt. Tetapi setelah diterima oleh masyarakat hukum tua langsung memotong dana tersebut sebesa 1.2 jt tanpa ad alasan dan penjelasan untuk apa, dan hingga saat ini dana tersebut sudah raib tanpa jejak, ketika ditanyakan oleh masyarakat dimana dana tersebut, hukum tua hanya mengatakan bahwa dana tersebut telah dikembalikan ke kas negara tanpa bukti yg jelas untuk masyarakat (HOAX)

3. Pemotongan Siltap seluruh perangkat desa sebesar 40 persen perbulan.
Silta Sekdes 2.024.000 dipotong 40 persen = 1.334.000, maka besaran yg diterima sekdes setelah dipotong oleh hukum tua hanya sebesar 1.334.000 perbulan begitupun untuk ka. Seksi, ka.ur, ka. Jaga masing-masing dipotong 40 persen dari siltab setiap bulan dengan rincian, siltab yg diterima ka. Jaga kaur dan kasie seharusnya 2.022.000 tapi setelah dipotong 40
persen oleh hukum tua mereka hanya menerima 1.2 jt.

4. Pemecatan beberapa perangkat desa secara sepihak tanpa tanpa alasan dan tanpa SP terlebih dahulu.

5. Hukum tua mengeluarkan aturan sendiri bahwa masyarakat penerima UMKM tidak.(ayi)