Sofyan Yosadi: Pengadilan Vonis 15 Tahun Penjara Terdakwa Kasus Cabul Anak Perempuan -->
Cari Berita

Advertisement

Sofyan Yosadi: Pengadilan Vonis 15 Tahun Penjara Terdakwa Kasus Cabul Anak Perempuan

Kamis, 25 Maret 2021

Kapolres Minut AKBP Grace K. D. Rahakbau, SIK., MSi. (Tengah) bersama Kanit PPA dan para penyidik Unit PPA Polres Minut.(foto:ist)

 

MINUT -- Prestasi cemerlang ditorehkan Polres Minut lewat pengungkapan kasus pencabulan yang dilakukan orang dewasa dengan korban anak perempuan usia 12 tahun yang mendapat vonis maksimal dari Pengadilan Negeri Airmadidi Minahasa Utara (Minut).

Menurut Penasehat Hukum Ws Sofyan Jimmy Yosadi, SH, selaku kuasa hukum korban, Rabu tanggal 24 Maret 2021, setelah berkoordinasi sebelumnya dengan Jaksa Penuntut Umum serta Penyidik PPA (pelayanan perempuan dan anak) Polres Minahasa Utara, yang kemudian ikut menghadiri sidang putusan perkara pencabulan yang dilakukan orang dewasa dengan korban anak perempuan usia 12 tahun yang dicabuli terdakwa selama satu tahun.

Dimana, terdakwa MS merupakan pasangan 'kumpul kebo' tanpa ikatan pernikahan dengan ibu korban yang bekerja sebagai THL di Kota Manado. Adapun perbuatan terdakwa MS diketahui ibu korban. Terdakwa bekerja MS sebagai THL (tenaga harian lepas) di kota Manado.

Sisang Perkara No. 26 Pidsus 2021 Pengadilan Negeri Airmadidi kabupaten Minahasa Utara dengan terdakwa Maykel Saraun dan Jaksa Penuntut Umum Natalia Katumpali, SH. dipimpin oleh Majelis Hakim : Ketua Majelis ibu Amelia Sukmasari, SH., MH, dan hakim anggota Saiful Idris, SH dan Stipani, SH.

Majelis hakim dalam putusannya memvonis terdakwa MS alias Maykel dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, denda 100jt, subsidair 6 bulan kurungan, barang bukti di musnahkan,  biaya perkara tiga ribu rupiah.

Vonis Majelis Hakim melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 13 (tiga belas) tahun (ultra petita). Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 2 jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76E
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sebelumnya korban meminta perlindungan ke UPTD PPA (Perlindungan Perempuan & Anak) Dinas Pemberdayaan Perempuan & perlindungan anak Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya UPTD PPA melakukan assasment dan pendampingan hingga pelaporan ke Polres Minut karena tempat kejadian di daerah Maumbi Minahasa Utara.

Kini, korban berada di rumah aman, dan melalui koordinasi bersama, korban akan disekolahkan dan dilindungi oleh negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan & perlindungan anak.

"Sebagai Advokat yang menjadi mitra UPTD PPA Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan & perlindungan anak Provinsi Sulawesi Utara, yang mendampingi korban dan terus berkoordinasi dengan penyidik, Jaksa Penuntut Umum hingga sidang putusan hari ini, sangat bersyukur atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Saya memberikan bantuan hukum Probono tanpa dibayar demi kemanusiaan yang merupakan 'passion' saya," ujar Sofyan Jimmy Yosadi, SH. Wakil Ketua Umum IFLC (Indonesian Feminist Lawyers Club) yang merupakan organisasi Advokat di Indonesia yang melakukan kerja-kerja kemanusiaan, memberikan bantuan hukum Probono bagi korban anak, perempuan dan disabilitas.

"Saya bersyukur diberikan kepercayaan oleh Ibu Ir. Mieke Pangkong, MSi. Kadis DP3A  (Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak) Pemerintah Sulawesi Utara. Terima kasih atas kerjasama dan koordinasi terus menerus dengan Kepala UPTD PPA Pak Marsel S. Silom, SE. serta Kepala Seksi Tindak Lanjut Meiga Sondakh, SSTP, MSi., dan Kasie pengaduan Eikhe Kemur, Amd. Keb.

Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri  Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara terlebih khusus kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Natalia Katumpali, SH.

Sesudah mengikuti persidangan, saya menemui Kapolres Minahasa Utara AKBP Grace K. D. Rahakbau, SIK., MSi.  Di kantor Polres Minut.

Kami berdiskusi dan saya memberikan informasi putusan pengadilan Negeri Minahasa Utara yang luar biasa. Sekaligus berterima kasih atas kerjasamanya, baik penyidik unit PPA Polres Minahasa Utara dan terutama bantuan dari Ibu Kapolres hingga proses cepat dari pihak penyidik," ucap Yosadi.

Ia menambahkan, satu hal yang menggembirakan dan surprise ketika Kapolres Minut memberikan informasi sekaligus mengantar saya meninjau ruangan baru Unit PPA Polres Minut.

"Didampingi Kepala Unit dan para penyidik PPA, kami melihat ruangan yang ditata rapih dan bersih, kesan nyaman dan ramah terhadap anak-anak dan perempuan. Ruangan full AC, dalam ruangan ada tempat khusus bermain anak-anak, tempat menyusui bagi ibu hamil, toilet yang baru dan sangat bersih serta petugas yang ramah, sangat bersahabat dan profesional. Semoga menjadi contoh bagi Polres lainnya," tutup Yosadi.(ayi)