Informasi yang dirangkum menyebutkan bahwa belum adanya agenda Safari Ramadan karena mandeknya pengajukan SK PHBI yang harus ditanda-tangani Bupati Minut Joune Ganda SE.
Padahal, Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Minut telah menyiapkan jadwal Safari Ramadhan bersama Pemkab Minut 2021, namun belum bisa terlaksana karena terbentur regulasi.
"Jadi tidak hanya SK PHBI yang belim ditanda-tangani Bupati, SK BAZNAS dan LPTQ juga belum ada," ujar sumber resmi media ini yang meminta namanya tidak di publikasikan.
Menanggapi hal ini, tokoh politik yang juga tokoh ummat Muslim Minut di Airmadidi Husen Tuahuns yang dikonfirmasti terkait SK PHBI, termasuk SK Baznas dan LPTQ yang ditanda-tangani Bupati enggan berbicara.
"No comment," ujar Tuahuns, seraya mempersilahkan wartawan untuk mengkonfirmasi ke Kemenag Minut dengan alasan SK-SK itu pihak Kemenag yang mengajukan ke Bupati Minut.
Terpisah, Kasi Bimas dan Pendis Kemenag Minut, Selvi Asram SAg yang dihubungi terpisah menyatakan bahwa SK PHBI, BAZNAS dan LPTQ sudah di usulkan ke Bupati melalui TUP sejak 22 Maret 2021.
"Jadi karena ada desakan dari pihak pengurus masjid-masjid se Minut yang mempertanyakan SK-SK tersebut maka kami di Kemenag juga sudah bekerja maksimal dan mengajukan SK PHBI, Baznas dan LPTQ sejak 22 Maret lalau agar segera ditanda-tangani Bupati.
Namun saat kami konfirm lagi melalui Bagian Kesra Pemkab jawabanya belum ada petunjuk," ujar Selvi.
Ia menambahkan, awalnya pihak Kesra memberikan catatan terkait SK BAZNAS yang turun dari TUP Bupati yang mempertanyakan terkait penganggaranya yang tidak boleh lewat APBD, dan itu telah direvisi oleh Kemenag Minut.
"Jadi SK Baznas juga audah kita usulkan perubahanya,namjm samoai saat ini SK-SK itu belum juga keluar.
Kami juga menginginkan agar supaya SK-SK itu bisa secepatnya keluar agar kegiatan-kegiatan keislaman juga biaa segera berjalan," pungkas Selvi.(***)