Klaim Lahan 543 Ha PT MPRD Di Desa Pulisan-Kinunang Dinilai Tak Masuk Akal. Nelwan: Ingatkan Camat dan Kumtua Tidak Lakukan Transaksi Tanah Sengketa -->
Cari Berita

Advertisement

Klaim Lahan 543 Ha PT MPRD Di Desa Pulisan-Kinunang Dinilai Tak Masuk Akal. Nelwan: Ingatkan Camat dan Kumtua Tidak Lakukan Transaksi Tanah Sengketa

Kamis, 03 Juni 2021

Edwin Nelwan

 

MINUT – Klaim kepemilikan lahan sekira 543 hektar (Ha) PT Minahasa Permai Resource Development (MPRD), sejak 1995 dengan status Hak Guna Bangun (HGB), di desa Pulisan dan Kinunang kecamatan Likupang Timur dinilai sebagai hal yang tidak masuk diakal.

“Secara rasio ini tidak masuk diakal, sebab jumlah 543 hektar itu hampir 90 persen dari seluruh wilayah di desa Pulisan sebelum di mekarkan dengan Kinunang yang lahanya mencapai 800 hektar.

 

Pertanyaanya? Hukum Tua mana yang mau menjual tanah hampir semua wilayah desa, jika memang tanah ini di jual maka itu juga harus ada pembuktian.

 

Dari sini saja sudah ada banyak celah mementahkan klaim pihak perusahaan MPRD atas lahan di wilayah Pulisan dan Kinunang di Liktim,” ungkap ketua Komisi 1 DPRD Minut Edwin Nelwan dari FPG usai melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan perwakilan PT MPRD, Camat Likupang Timur (Liktim) dan Kumtua, Pulisan, Kinunang serta warga Desa.      
 

Pemerinta Kecamatan Liktim dan Hukum Tua Desa Pulisan dan Kinunang saat Rapat Dengar Pendapat bersama Ketua dan anggota Komisi 1 DPRD Minut.

 

Lebih lanjut, kepada awak media Nelwan menambahkan bahwa dalam hearing juga terungkap ada warga yang menguasai tanah sekitar lima hektar di Desa Pulisan dan pihak MPRD juga mengaku memiliki 10 lahan yang bersertifikat. Makanya, klaim pihak perusahaan PT MPRD ini memang harus dibuktikan objek tanah dan titik koordinatnya dimana.

 

Kemudian Dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup yang saat itu, harus bisa menjelaskan termasuk pemerintah kabupaten juga harus bisa menjelaskan karena yang diklaim MPRD itu hampir semua lahan desa.

 

 

Nelwan yang juga pentolan FPG DPRD Minut itu tegas bersuara membelah hak warga desa Pulisan dan Kinunang, apalagi RDP ini tidak menghadirkan perwakilan yang representatif yang dihadirkan pihak PT MPRD.

 

“Kami kecewa karena kehadiran pihak MPRD hanya keterwakilan saja dan tidak menghadirkan orang yang representatif untuk hadir di RDP dengan Komisi Satu, bersama Camat Liktim, Hukum Tua dan warga Desa karena tidak bisa mengambil keputusan,” tukas Nelwan.

 

Selain itu, Nelwan juga menyatakan dukungan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ditetapkan Presiden RI Ir Jokowi termasuk dipilihnya Pantai Paal di desa Marinsow kecamatan Liktim sebagai salah satu dari lima Destinasi wilayah super prioritas di Indonesia yang perlu dikembangkan tanpa harus mengkebiri hak-hak rakyat sekitar di kecamatan Liktim.

   

“Kami support KEK yang jalan namun kita jangan menutup mata dengan adanya permasalahan-permasalahan administrasi, jika ada pembebasan harus berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya di wilayah Liktim, dan jangan sampai ada penggunaan administrasi yang merugikan masyarakat termasuk pihak-pihak yang menyalahi aturan dan penyelenggara pemerintahan juga yang melakukan kebijakan subjektif,” ujar Nelwan, seraya menambahkan agar pihak pemerintah Kecamatan maupun Desa untuk tidak melakukan transaksi tanah yang bersengketa di wilayah Pulisan dan Kinunang.

 

Pantaun media ini RDP, antara Camat Liktim, Hukum Tua Pulisan dan Kinunang yang turut menghadirkan masyarakat turut melibatkan personil Komisi 1 DPRD Minut antara lain Anthoni Pusung, Stevano Pangkerego dan Harry Azhar satu-satunya legislator dari PBB di Minut.(ayi)