Gunakan Dana PEN, Proyek Saluran Outlet Berbandroll Rp1.9 M, Diduga Asal jadi -->
Cari Berita

Advertisement

Gunakan Dana PEN, Proyek Saluran Outlet Berbandroll Rp1.9 M, Diduga Asal jadi

Sabtu, 25 Juni 2022

Salah satu spot pembangunan Outlet di Kota Bitung yang di kerjakan oleh CV Annisa Berkah.(foto:ist)


BITUNG -- Proyek berbandrol Satu milyar Sembilan ratus Delapan puluh juta Enam ratus rupiah yang menggunakan Dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) diduga asal jadi karena di tambal Sulam. 


Pembangunan Outlet di Kota Bitung yang di kerjakan oleh CV Annisa Berkah ini di temukan banyak ke ganjilan. Padahal dalam papan proyek jelas tertulis pembangunan bukan rehabilitasi namun pada kenyataanya di lapangan justru hampir di sepanjang proyek di temukan tambalan-tambalan pada pengerjaan proyek tersebut.

Proyek yang hampir menyentuh angka Rp2 milliar yang menggunakan dana PEN untuk pembangunan outlet diduga semi fiktif. Proyek tersebut sebagian besar membongkar dinding beton drainase lama yang masih sangat baik dan di ganti dengan beton bertulang yang lebih tipis dari beton awal.

Bahkan beberapa hari yang lalu sempat roboh sebagian  proyek yang baru di bangun karena tergerus air.

Selain itu beton lama hanya di plester semen dan sebagian besar beton lama hanya di aci saja. Tujuannya ingin merekayasa seolah di bangun baru.

Sebagian besar juga beton bertulang yang dibuat sangat tipis dan hanya disandarkan di beton lama.

Sementara beton yang baru di bangun yang langsung di tutupi cor bagian atas untuk  trotoar agar tidak di plester dan di berikan acian, tujuannya agar masyarakat tidak melihat pekerjaan yang asal-asalan.

"Saya mendapat informasi bahwa pelaksana proyek tersebut adalah orang yang sangat dekat dengan Walikota Bitung yang sering di panggil Panglima.

Sebagai masyarakat yang terus mengawal pemerintahan MM HH sangat berharap walikota tidak lagi mengakomodir kontraktor yang tidak becus serta berharap APH untuk melakukan pemeriksaan proyek tersebut," ujar Robby Supit.

Lanjut dia perlu adanya pengawasan terhadap oknum-oknum kontraktor yang diduga kuat melakukan praktek korupsi dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan uang Negara sehingga dapat meminimalisir kerugian ke uangan Negara.(***)