'Kiamat' THL Pemkab Minut Belum Ada Sikap; Bupati JG Masih Gunakan THL Hingga Akhir 2022 -->
Cari Berita

Advertisement

'Kiamat' THL Pemkab Minut Belum Ada Sikap; Bupati JG Masih Gunakan THL Hingga Akhir 2022

Senin, 20 Juni 2022

Kepala BKPSDM Minut Steivy Watupongoh SSTP


MINUT -- Hingga akhir 2022 nanti Pemkab Minut masih tetap akan menggunakan jasa sekira dua ribuan Tenaga Honorer Lepas (THL), meskipun pemerintah resmi telah mengeluarkan edaran khusus tentang penghapusan tenaga honorer.


Menurut, Steivy Watupongoh SSTP, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Pemkab Minut, sampai saat ini belum ada instruksi langsung dari Bupati terkait penghapusan THL di Minut.

"Belum ada petunjuk dari Bupati terkait edaran penghapusan THL. Mungkin sampai akhir rahun ini tetap masih akan ada THL," tutur Watupongoh, saat dikonfirmasi wartawan media ini.

Ia menambahkan, batas waktu edaran tentang pengapusan tenaga honorer itu hingga 28 Oktober 2023, sehingga maaih ada waktu bagi Pemkab untuk mencari solusi terkait tenaga honorer.

"Memang akan ada sanksi yang diberikan jika Pemkab tidak mematuhi edaran penghapusan tenaga honorer, namun masih ada waktu bagi Bupati untuk menindak-lanjuti edaran terkait penghapusan tenaga honorer," jelas Watupongoh.

Diketahui, pemerintah resmi mengeluarkan edaran khusus tentang penghapusan tenaga honorer. Dalam surat tersebut, penghapusan tenaga honorer akan dilakukan pada 28 November 2023 mendatang.

Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.

Hal ini, mengacu pada Undang-Undang (UU) 5/2014 tentang ASN, disebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Penyelesaian tenaga honorer yang akan jatuh tempo sesuai amanat PP49 di tahun 2023.

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diatur beberapa ketentuan, misalnya sebagai berikut:

Dalam Pasal 96 ayat 1, PPPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Aturan ini juga berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN yang dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun pada saat aturan ini berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural serta instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan daerah.

Pasal 99 ayat 2 berbunyi pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK telah diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Artinya, mulai 28 November 2023 mendatang sudah tidak ada lagi tenaga honorer.(ai)