Soal Rusaknya Hutan Mangrove Di Likbar, DLH Sulut Bentuk Tim Investigasi, Komisi II DPRD Konsul Ke KLH -->
Cari Berita

Advertisement

Soal Rusaknya Hutan Mangrove Di Likbar, DLH Sulut Bentuk Tim Investigasi, Komisi II DPRD Konsul Ke KLH

Kamis, 16 Juni 2022

Arfan Basuki                 Stendy Rondonuwu


MINUT -- Kerusakan kawasan hutan pohon Mangrove yang terjadi di lokasi pembangunan salah satu Hotel Bintang 5 di desa Paputungan kecamatan Likupang Barat Minahasa Utara mendapat respon Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Sulut.


Pasalnya DLH Pemprov Sulut melalui Bidang Pengawasan dan Pembinaan memastikan akan turun lapangan guna melakukan investigasi untuk memastikan penyebab rusaknya kawasan hutan pohon Mangrove di desa Paputungan Likupang Barat.

Menurut, Kabid DLH Pemprov Sulut, Arfan Basuki, SH baru-baru ini telah menerima kunjungan Komisi II, DPRD Minut yang dikomandani Stendy Rondonuwu yang melaporkan temuan hasil pengawasan mereka terkait rusaknya pohon Mangrove di lokasi pembangunan hotel.

"Baru-baru ini memang kami menerima kunjungan anggota dewan Minut yang mengkonsultasikan soal rusaknya pohon Mangrove.

Untuk itu, guna memastikan penyebab rusaknya magrove itu maka DLH juga telah membentuk tim untuk turun langsung memastikan lokasi perusakan Mangrove itu," kata Kabid DLH Pemprov Sulut Arfan Basuki, SH.

Ia melanjutkan, kurun waktu 2019, 2020 dan 2021 pihak DLH Pemprov Sulut telah memberikan sementara izin pembangunan pengembang Hotel dalam hal ini PT BMW di Likupang Barat terkait adanya pelanggaran izin dan telah diperbaiki. Nah, terkait adanya laporan perusakan pohon Mangrove ini juga intinya harus berdasarkan izin.

"Khusus penebangan pohon Mangrove harus sesuai dengan izin. Namun dalam keadaan tertentu jika dianggap manfaatnya lebih banyak dari pada mudharatnya maka penebangan itu bisa dilakukan dengan menanam ulang pohon mangrove.

Namun bukan berarti bahwa pihak tertentu bisa melakukan penebangan pohon Mangrove sembarangan," tukas Basuki.


Terpisah, ketua Komisi II DORD Minut Stendy Rondonuwu mengakubtidak ouas dengan hasil konsultasi yang mereka lakukan ke DLH Pemprov Sulut. Alasanya, bahwa memang benar oada periode 2019, 2020 dan 2021 izin dari
PT BMW pernah diberhentikan dan telah di perbaiki.

"Yang menjadi pertanyaan kami yang belum terjawab di DLH Provinsi terkait izin teknis dengan adanya temuan perusakan Mangrov, detainya DLH Provinsi tak bisa merinci dan menjelaskan aturanya, namun  kami tak ingin berbantahan sehingga keputusan kami Komisi dua DPRD Minut akan lanjutkan untuk melakukan konsultasi ke kementrian Lingkungan Hidup," tukas Rondonuwu.

Ia menambahkan jadwalnya akan disesuaikan sebab dalam kasus ini DPRD Minut juga melakukan tahapan sesuai prosedural dalam melakukan konsultasi.

"Iya karena ketidakouasan hasil konsultasi kami di DLH Provinsi langkah selanjutnya akan kami konsultasikan temuan perusakan mangrove yang dilakukan di pembangunan Hotel Bintang lima di desa Paputungan ke Kementrian Lingkungan Hidup.(ai)