Tak Bayar TGR, Pejabat, ASN Terancam Tak Terima Gaji Ke-13 Bulan Juli -->
Cari Berita

Advertisement

Tak Bayar TGR, Pejabat, ASN Terancam Tak Terima Gaji Ke-13 Bulan Juli

Sabtu, 25 Juni 2022

Sonny Warokka


BOLTIM, Manadoinside.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Dr. Ir. Sonny Warokka Ph.D menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut Tuntutan Ganti Rugi (TGR) agar segera dibayarkan.


Panglima ASN Dr. Ir. Sonny Warokka Ph.D telah menerapkan pemotongan seperti waktu kemarin saat Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima Tunjangan Hari Raya (THR) gaji 14 (empat belas).

"THR kemarin kan saya tahan, dan tekankan kepada yang bersangkutan namanya tercantum di daftar TGR harus membayar kerena itu kewajiban” ucapnya Senin (20/6/2022).

Untuk nama – nama Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Boltim yang terkena Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sudah di Listing atau tercatat. Pun, di bulan Juli mendatang dimana seluru ASN yang mengharap gaji cuma – cuma 13 (tiga belas) ditahan atau tidak akan dibayarkan, apabila ada yang belum melakukan penyetoran TGR, Dr. Ir. Sonny Warokka Ph.D selaku Sekretaris Daerah akan meminta kepada Kaban keuangan agar tidak mencairkan gaji  13 (tiga belas).

“Ini kembali ke masing - masing akan tetapi kami Daerah punya strategi sendiri untuk bagaimana supaya mereka cepat melakukan pembayaran TGR. Saya tidak akan proses gaji 14 (empat belas) kalau masih ada yang tidak membayar TGR” jelas Warokka

Lebih lanjut dikatakannya, Sekretaris Daerah (Sekda) sendiri ada Tuntutan Ganti Rugi (TGR) hanya salah administrasi undangan yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tak mau nama nya tercantum di buku Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Panglima ASN Pemkab Boltim ini langsung membayar TGR tersebut.

“Badan Keuangan tidak bisa mencairkan TKD karena sudah ada persyaratan untuk mencairan TKD dan listing nama – nama yang terkena TGR sudah ada di Keuangan.

Ini sudah kewajiban apalagi ini tagihan Negara dan BPK selalu memantau selama Surat Tanda Setoran (STS) tidak dikirim ke BPK yang bersangkutan dianggap tidak pernah melakukan pembayaran” tungkas Dr. Ir. Sonny Warokka Ph.D.(yudi)