Belum Ada Dokumen Penunjang, Nelwan: Rp120an M Dana Covid 19 TA 2021 Belum Transparan -->
Cari Berita

Advertisement

Belum Ada Dokumen Penunjang, Nelwan: Rp120an M Dana Covid 19 TA 2021 Belum Transparan

Jumat, 22 Juli 2022


Edwin Nelwan


MINUT -- Ini perlu mendapat mendapat perhatian serius Bupati Joune J.E. Ganda Wakil Bupati Kevin W Lotulong. Pasalnya, transparansi terhadap penggunaan anggaran Covid 19 Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam APBD Pemkab Minut sekira Rp120an Milliar dianggap masih belum transparan.


Hal ini terungkap saat Sekretaris Fraksi Golkar, Olivia Mantiri menyampaikan pemandangan akhir Fraksi Partai Golkar (FPG) dalam rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 Pemkab Minut.

"Jadi kami dari FPG hanya menindak lanjuti apa yang disampaikan Kaban Keuangan yang membenarkan ada penggunaan anggaran sekira 120an miliar dalam APBD 2021 terkait penanganan Covid 19.

Dimana saya sebagai anggota Pansus LPJ belum melihat adanya dokumen-dokumen pemanfaatan anggaran Covid 19. Padahal yang bersangkutan (Kaban Keuangan) mengaku akan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung saat pembahasan LPJ namun sayangnya saat pembahasan Pansus hingga saat Pansus selesai dan telah diperipurnakan untuk pembicaraan tingkat dua saat dokumen- dokumen terkait penggunaan anggaran Covid 19 sebanyak 120an miliar dari kepala-kepala OPD yang ikut dalam pembahasan Pansus LPJ APBD 2021 bekum ada," ungkap Edwin Nelwan anggota Pansus LPJ TA 2021.

Ia menambahkan, selama pembahasan Pansus LPJ TA 2020 yang terungkap dalam penggunaan anggaran Covid 19 hanya di Dinkes yang membenarkan adanya penggunaan untuk penanganan Covid 19 sekira Rp30 Miliar dan Dinas Kominfo.

"Jadi ada pengakuan penggunaan anggaran ini hanya di Dinas Kesehatan dan Kominfo sekira 30 miliar, hanya saja itu baru sekedar pengakuan tanpa dibarengi dengan adanya dokumen pendukung pemanfaatan anggaran tersebut," jelas Nelwan hh juga ketua FPG DPRD Minut.


DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Minut) telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 melalui rapat paripurna pembicaraan tingkat II, Rabu (20/07/2022).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Minut, Denny Kamlon Lolong SSos didampingi Wakil Ketua Olivia Mantiri. Sementara Bupati Joune J. E. Ganda SE, MAP dan Wakil Bupati Kevin W Lotulung SH. MH serta beberapa anggota DPRD lainnya mengikuti rapat paripurna secara daring.

”Kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Minut yang telah berkenan menyampaikan penjelasan Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Minut tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna tingkat 1 pada tanggal 29 juni 2022 yang lalu,” sebut Lolong.

Sementara  itu Sekertaris Fraksi Partai Golkar Olivia Mantiri yang juga Wakil Ketua DPRD Minut saat membacakan pendapat akhir fraksi jugabmenyoroti alokasi anggaran untuk menunjang fasilitas kesehatan 11 Puskesmas di 10 kecamatan yang dianggap memprihatinkan. Pihaknya berharap ada penambahan alokasi anggaran secara proporsional.

“Fraksi Golkar juga menyoroti soal kesejahteraan perangkat desa dan Kumtua. Golkar juga menyoroti Pilhut di 46 Desa, mengingatkan instrumen yang terlibat agar bersikap netral,” tukas Mantiri.

Lebih jauh, Mantiri saat membacakan pemandangan umjm Fraksi Golkar juga mempertanyakan pengeluhan SKPD tentang beberapa kegiatan yang penganggarannya ditahan.

Menurutnya ini akan berpengaruh pada penyerapan anggaran karena jenis kegiatan, pagu dan waktu pelaksanaan sudah disepakati dalam prosesi pembuatan APBD tahun berjalan.(@i)