PTUN Gelar Sidang Lokasi di Paputungan -->
Cari Berita

Advertisement

PTUN Gelar Sidang Lokasi di Paputungan

Sabtu, 02 Juli 2022

Suasana sidang lokasi PTUN yang dipimpin Ketua Majelis, Fajar Wahyu Jatmiko di proyek pembangunan hotel di Desa Paputungan Likupang Barat, Jumat (1/7/2022).


MINUT -- Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado melakukan sidang lokasi proyek pembangunan hotel di Desa Paputungan Likupang Barat, Minahasa Utara, Jumat (1/7) atas gugatan 9 orang warga mengenai penerbitan izin lingkungan (adendum) Analisis Dampak Lingkungan.


Pihak tergugat satu Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tergugat dua  Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulut dan tergugat intervensi PT Bhineka Mancawisata memberi argumentasi atas pertanyaan majelis hakim mengenai dampak lingkungan.

Arfan Basuki, Kepala Bidang Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara kepada majelis hakim mengatakan keberadaan adendum Amdal sudah melalui kajian lingkungan sangat mendalam oleh pakar dan konsultan Amdal sesuai aturan dan ketentuan  berlaku.

Ketua majelis hakim PTUN Fajar Wahyu Jatmiko, anggota Ida Farida dan Dixie Daniel Parapat serta panitera Aditya Apriza.

Kepada Arfan, hakim Fajar kemudian meminta Amdal proyek hotel secara keseluruhan untuk dipelajari oleh majelis hakim. Menurut Arfan obyek gugatan adalah adendum Amdal yang sebagian isi adendum berada di lokasi pantai seperti reklamasi dan tuduhan perusakan mangrove serta terumbu karang.

Keterangan Arfan  diperkuat oleh Hengky Walangitan, tim penyusun  adendum Amdal PT Bhineka Mancawisata.

Hengky menjelaskan kepada majelis hakim setiap perubahan pasti berdampak negatif dan positif. Akan tetapi dampak negatif diupayakan menimalisir dan meningkatkan berkali lipat dampak positif.

“Semua dampak itu sudah tertulis dalam adendum,” kata Hengky Walangitan.

Pengacara penggugat dari warga Paputungan Rein Mamalu kepada hakim menyebut  lokasi lagon yang kini direklamasi dipenuhi pohon mangrove yang ditebang perusahaan.

Akan tetapi ketika ditanya dokumen berupa foto awal lagon, Rein mengaku tidak ada.

Demikian halnya tuduhan pohon mangrove yang ditebang di lokasi reklamasi, saat hakim berjalan menuju lokasi, Rein lagi berdalih penebangan terjadi di ujung desa.

“Di mana bukti penebangan? Tanya hakim. “Oh di ujung sana Pak Hakim” jawab Rein.

Pengacara tergugat intervensi PT Bhineka Mancawisata Jelly Dondokambey dan Denny Kaunang mengatakan gugatan adendum Amdal hal mengada-ada.

Ia menyebut sebelumnya Rein Mamalu dan warga pernah menguggat izin lingkungan PT Bhineka Mancawisata tahun pertengahan tahun lalu dalam perkara nomor 8 tahun 2021 tetapi kalah hingga tingkat banding.

Majelis hakim PTUN waktu itu memberi putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. “Ibarat dulu menggugat pohon setelah kalah mereka menggugat cabang,” kata Jelly. (***)